RADAR ASTACITA – JAKARTA, Laporan tahunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia tahun 2022, berjudul “Indonesia Tanah Air Siapa: Korporasi di Bumi Pertiwi”, kembali menjadi perhatian publik, menyoroti secara tajam pola pemberian konsesi lahan kepada korporasi dari era Presiden Soekarno hingga presiden-presiden modern. Temuan ini menegaskan jejak kebijakan tiap pemimpin negara yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam.
Soekarno: Satu-satunya Presiden yang Menahan Komersialisasi Lahan
Laporan WALHI mencatat bahwa Presiden Soekarno adalah satu-satunya kepala negara yang selama 21 tahun masa pemerintahannya (1945–1966) tidak menyerahkan satu jengkal pun penguasaan hutan kepada korporasi. Kebijakan pada masa ini diyakini masih berpijak pada kedaulatan sumber daya alam dan kemakmuran rakyat, alih-alih komersialisasi lahan besar-besaran.
Era Soeharto: Banjir Konsesi 78 Juta Hektar
Situasi berubah drastis memasuki era Orde Baru. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (1968), keran konsesi lahan mengalir deras ke sektor korporasi.
Laporan tersebut mencatat bahwa Presiden Soeharto menjadi presiden yang paling banyak memberikan izin konsesi. Total akumulasi lahan yang diserahkan untuk tambang, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga Hak Guna Usaha (HGU) sawit mencapai 78,6 juta hektar. Angka masif ini menunjukkan pergeseran paradigma negara dari kedaulatan menjadi komersialisasi.
Megawati: Nol Konsesi Baru untuk Perkebunan Sawit
Di sisi lain, temuan WALHI menempatkan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai satu-satunya presiden yang tercatat tidak mengeluarkan satu pun konsesi baru untuk perkebunan kelapa sawit selama masa pemerintahannya.
Pandangan Presiden Megawati mengenai komoditas ini dikuatkan oleh pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV pada tahun 2025. Dalam wawancara tersebut, ia secara spesifik menyebut sawit sebagai “tanaman arogan, tanaman yang sangat manja,” yang mencerminkan sikap dan kebijakan pemerintahannya yang menahan laju ekspansi komoditas tersebut.
Pentingnya Kajian untuk Kebijakan Masa Depan
Temuan ini secara gamblang kembali menegaskan bahwa setiap presiden di Indonesia memiliki jejak yang unik dan dampak yang berbeda dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam.
“Laporan ini adalah cermin historis yang menunjukkan bagaimana kebijakan politik agraria pada akhirnya menentukan nasib lingkungan dan rakyat Indonesia hingga hari ini,”. “Pola konsesi yang masif di masa lalu adalah akar permasalahan konflik agraria dan kerusakan ekologis yang kita hadapi saat ini.”
WALHI mendesak pemerintah yang berkuasa untuk menjadikan temuan ini sebagai dasar evaluasi total terhadap seluruh izin konsesi yang bermasalah dan mengembalikan prinsip kedaulatan sumber daya alam kepada rakyat sesuai amanat konstitusi.
