Radar Astacita – Tidak ada rakyat yang lahir bodoh. Tidak ada bangsa yang secara kodrati lapar. Tidak ada masyarakat yang dengan sukarela memilih hidup dalam ketakutan.
“It’s only because of their stupidity that they’re able to be so sure of themselves.”
“You will never find justice in a world where criminals make the rules.”
“When a clown moves into a palace, he doesn’t become a king. The palace becomes a circus.”
Kebodohan, kelaparan, dan ketakutan yang kita saksikan hari ini bukanlah takdir, melainkan hasil rekayasa kekuasaan. Ia adalah produk dari sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankan dominasi segelintir elit di atas penderitaan mayoritas rakyat.
Dalam sejarah panjang umat manusia, tirani tidak pernah bertahan hanya karena kekuatan senjata semata. Tirani bertahan karena tiga pilar utama:
-
Kebodohan yang dipelihara melalui sistem pendidikan yang dimiskinkan akalnya.
-
Kelaparan struktural melalui perampasan sumber daya alam dan ekonomi.
-
Ketakutan kolektif melalui hukum yang tidak adil dan aparat yang tunduk buta pada kuasa.
Inilah fenomena yang oleh para filsuf disebut sebagai manufactured consent—sebuah persetujuan semu yang lahir bukan dari kesadaran, melainkan dari ketidaktahuan dan rasa takut.
Filsafat Kekuasaan: Kepastian Diri Orang Bodoh
Ungkapan “It’s only because of their stupidity that they’re able to be so sure of themselves” bukanlah sekadar satire, melainkan sebuah diagnosis filosofis yang serius.
Socrates ribuan tahun lalu telah mengingatkan, “Orang yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.”
Kekuasaan yang anti-intelektual, anti-kritik, dan anti-etik selalu tampil dengan kepastian absolut. Ia tidak mengenal keraguan moral karena nurani telah dimatikan. Ia menertawakan akal sehat dan menganggap hukum hanyalah alat legitimasi, bukan sarana mencari keadilan. Di titik inilah, kekuasaan bermetamorfosis dari authority (kewenangan) menjadi brutality (kebrutalan).
Hukum Tanpa Keadilan: Ketika Penjahat Menulis Aturan
Relevansi kutipan “You will never find justice in a world where criminals make the rules” terasa begitu nyata hari ini. Hukum kehilangan maknanya bukan karena ketiadaan undang-undang, tetapi ketika hukum ditulis oleh para pelanggar hukum itu sendiri.
Ketika undang-undang dirancang oleh oligarki, ditegakkan oleh aparat tanpa integritas, dan ditafsirkan untuk melindungi kejahatan terorganisir, maka hukum itu telah mati.
Dalam filsafat hukum, Lex (hukum tertulis) tanpa Iustitia (keadilan) hanyalah teks kosong. Rule of Law tanpa Moral Authority hanyalah ilusi. Dalam konteks ini, hukum berubah fungsi: dari penjaga keadilan menjadi instrumen penindasan, dari kontrak sosial (social contract) menjadi pengkhianatan sosial (social betrayal). Rakyat dipaksa patuh, bukan karena percaya, tetapi karena takut.
Budaya Nusantara: Kekuasaan Tanpa Adab adalah Aib
Jika kita menengok pada akar budaya Nusantara, kekuasaan sejatinya bukan hak, melainkan amanah.
Pepatah Jawa mengajarkan, “Ratu adil iku ratu kang ngawula marang rakyat” (Pemimpin sejati adalah pelayan rakyat). Dalam adat Minangkabau, pemimpin itu “Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah,” yang bermakna pemimpin tidak boleh berjarak dari kaumnya. Sementara dalam kearifan Bugis, Siri’ (harga diri) diletakkan lebih tinggi dari kekuasaan itu sendiri.
Ketika penguasa kehilangan adab, ia bukan hanya melanggar hukum positif bernegara, tetapi ia telah mengkhianati hukum budaya dan hukum moral bangsa ini.
Istana yang Menjadi Sirkus
Turki punya pepatah lama: “When a clown moves into a palace, he doesn’t become a king. The palace becomes a circus.”
Ini bukan hinaan personal, melainkan kritik struktural yang tajam. Istana seharusnya menjadi simbol kebijaksanaan, ketertiban, dan keadaban negara. Namun, ketika ia dipenuhi oleh badut-badut kekuasaan, oligarki yang rakus, dan penjahat bersetelan hukum, maka yang terjadi bukan modernisasi negara, melainkan degenerasi peradaban.
Rakyat dipaksa menonton sandiwara sirkus, sementara di luar pagar istana tanah mereka dirampas, hutan mereka dihancurkan, keadilan dilelang, dan kebenaran dipidana.
Rakyat Tidak Bodoh, Mereka Dibodohkan
Sebagai penutup, sejarah selalu membuktikan satu hal: rakyat bisa ditipu, ditekan, dan ditakut-takuti, tetapi tidak untuk selamanya.
Ketika rasa lapar bertemu dengan kesadaran, ketika ketakutan bertemu dengan keberanian, dan ketika kebohongan bertemu dengan kebenaran, maka kekuasaan tanpa legitimasi moral akan runtuh dengan sendirinya.
Karena pada akhirnya: Istana tanpa keadilan hanyalah bangunan batu, hukum tanpa nurani hanyalah tulisan di kertas, dan kekuasaan tanpa adab hanyalah aib dalam sejarah.
JER-WAJIBING TIYANG GESANG PUNIKO SINAU LAN MULANG.
Oleh: Ch. Harno
(Ketua YLBH Samin Sami Aji)
