Radar Astacita – Kemarahan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ini adalah ratapan intelektual dan moral atas sebuah negeri yang seharusnya melindungi, tetapi justru melukai rakyatnya sendiri.
Bagi saya, kesedihan bukanlah tanda kelemahan. Kesedihan adalah alarm moral yang menandakan bahwa nurani kita masih hidup. Harus diakui secara jujur: negara ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan semata karena bencana alam atau kemiskinan, melainkan karena sebuah penyakit kronis di mana kebenaran tidak lagi dipercaya, sementara kebohongan justru dirayakan.
Kita sedang berhadapan dengan definisi kebodohan yang paling berbahaya. Seperti adagium lama: “Knowing the truth, seeing the evidence of the truth, but still believing the lie.” Bukan karena rakyat tidak tahu, tetapi karena adanya pengondisian untuk “menolak tahu.”
Runtuhnya Akal Sehat
Dalam perspektif filsafat, negara didirikan untuk bonum commune atau kebaikan bersama. Namun, Plato jauh hari sudah memperingatkan bahwa negara akan hancur jika dipimpin oleh mereka yang mencintai kekuasaan, bukan mencintai kebenaran.
Hari ini, peringatan itu terasa nyata. Akal sehat seolah bertekuk lutut di hadapan propaganda. Ilmu pengetahuan dibungkam oleh narasi pesanan, dan fakta sering kali kalah bising oleh buzzer. Negara yang seharusnya memimpin rakyat menuju kebajikan, justru tampak menyeret rakyat ke dalam “kebodohan kolektif.”
Kebijakan publik tidak lagi berpihak pada mereka yang lapar, rentan, dan miskin. Sebaliknya, kebijakan seolah digelar karpet merah bagi pemilik konsesi, perusak hutan, dan oligarki ekonomi-politik. Rakyat? Rakyat hanya menjadi angka statistik, objek bantuan sosial (bansos), atau latar belakang pidato yang nasibnya segera dilupakan begitu panggung dibongkar.
Kejahatan Terstruktur dan Hilangnya Martabat
Secara sosiologis, rakyat tidak bodoh secara alamiah. Rakyat “dibuat” bodoh melalui pelemahan pendidikan, pengendalian informasi, dan kriminalisasi kritik. Ketakutan dipelihara sedemikian rupa. Rumusnya klasik: rakyat yang lapar mudah dibeli, rakyat yang takut mudah dikendalikan, dan rakyat yang bodoh mudah dibohongi. Ini adalah wajah otoriter yang bersembunyi di balik topeng demokrasi prosedural.
Dampaknya terlihat nyata pada kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Sumatra dan wilayah lainnya. Bencana banjir dan asap bukanlah bencana alam semata, melainkan bencana politik dan hukum. Deforestasi masif, konsesi yang rakus, serta pembiaran korporasi adalah bukti nyata. Ketika rakyat menjerit, negara sering kali terlambat hadir—atau tidak hadir sama sekali.
Hukum yang seharusnya menjadi panglima, kini tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aktivis dikriminalisasi, sementara pelanggar HAM berat menikmati impunitas. Ini bukan lagi rule of law, melainkan rule by power.
Namun, dari semua kerusakan itu, yang paling tragis adalah hilangnya martabat manusia. Rakyat dipaksa bersyukur menerima bantuan darurat, padahal penderitaan mereka adalah akibat langsung dari kebijakan yang salah urus.
Menolak Menyerah
Tulisan ini saya tutup dengan mata yang basah, namun dengan kesadaran yang penuh. Kesedihan ini adalah milik mereka yang masih mau berpikir, membaca, dan peduli. Kesedihan kita adalah bukti bahwa kita belum menyerah pada normalisasi kebohongan.
Negeri ini memang memiliki terlalu banyak orang berkuasa yang menolak belajar dan menolak tanggung jawab. Namun, selama masih ada orang yang sedih melihat ketidakadilan, harapan itu belum mati, meski kini ia sedang terluka parah.
Oleh: Ch. Harno
(Ketua YLBH Samin Sami Aji)
