Radar Astacita – Sebagai lembaga yang berdiri di garda depan pembelaan hak-hak rakyat jelata, YLBH Samin Sami Aji memandang bahwa rentetan kasus yang melibatkan perwira tinggi hingga bintara Polri sepanjang awal 2026 bukan lagi sekadar “nasib buruk” institusi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan terstruktur yang lahir dari rahim kekuasaan yang tak terkontrol.
1. Komodifikasi Keadilan: Narkoba Sebagai ATM Pejabat
Dari kasus Teddy Minahasa hingga AKBP Didik Putra Kuncoro (Kapolres Bima), kami melihat pola yang sangat menjijikkan: Aparat penegak hukum yang seharusnya memutus rantai narkoba justru menjadi CEO dalam kartel tersebut.
-
Uang suap Rp 2,8 miliar yang diterima Kapolres Bima bukan sekadar angka; itu adalah darah dari generasi muda yang hancur karena narkoba.
-
Penyalahgunaan wewenang ini membuktikan bahwa pangkat dan jabatan di Polri telah dikomodifikasi (diperjualbelikan) untuk memperkaya diri.
2. Brutalitas Terhadap Rakyat Kecil: Helm Taktikal yang Membunuh Bocah
Kematian Arianto Tawakal (14 tahun) di Tual oleh Bripda Mesias Siahaya adalah puncak gunung es dari arogansi bersenjata.
-
YLBH menegaskan: Helm taktikal dan seragam dibeli dari pajak rakyat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan tengkorak anak-anak. * Pemecatan Tidak Hormat (PTDH) bagi kami hanyalah langkah administratif. Tanpa hukuman pidana maksimal—tanpa remisi—ini hanyalah sandiwara formalitas untuk meredam amarah publik.
3. Kritik Terhadap Kepemimpinan: Dimana Harga Diri Kapolri?
YLBH memandang kegarangan Kapolri dalam memerintahkan tes urine massal hanyalah kosmetik politik. Masalah Polri bukan pada kandungan zat di dalam darah anggotanya, tapi pada kandungan moral di dalam jiwa kepemimpinannya.
-
Jika seorang Jenderal atau Kapolres bisa “bermain” tanpa terdeteksi oleh sistem internal, maka sistem itu sendiri yang telah busuk.
-
Kami menuntut tanggung jawab moral tertinggi. Jika di Jepang seorang pemimpin melakukan Harakiri karena gagal menjaga kehormatan, maka di negeri ini, minimal seorang Kapolri harus memiliki nyali untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan sistemik ini.
4. Martabat Petani vs Kehinaan Oknum
Jangan pernah sekali-kali menyamakan atau bahkan membandingkan institusi Polri saat ini dengan kaum petani.
-
Petani adalah simbol integritas tertinggi di republik ini. Mereka jujur dengan tanahnya, tulus dengan keringatnya, dan bermartabat tanpa perlu menodongkan senjata.
-
Polri, dengan anggaran raksasa dan wewenang mutlak, justru gagal menjaga martabat yang dimiliki oleh seorang petani miskin sekalipun. Kalian tidak pantas disandingkan dengan mereka.
TUNTUTAN YLBH SAMIN SAMI AJI:
-
Reformasi Radikal Melalui Pihak Ketiga: Hentikan pengawasan internal yang bersifat “jeruk makan jeruk”. Kami menuntut pengawasan independen yang melibatkan KPK dan Komnas HAM dalam setiap mutasi dan promosi jabatan strategis.
-
Hukuman Mati bagi Aparat Pengkhianat: Siapa pun anggota Polri yang terbukti menjadi bandar narkoba atau melakukan pembunuhan terencana harus dijatuhi hukuman maksimal (Mati/Seumur Hidup) tanpa celah remisi.
-
Audit Total Kekayaan Pejabat Polri: Periksa setiap rupiah di rekening Kapolsek hingga Kapolri oleh PPATK secara transparan.
Sudah saatnya berhenti pura-pura bersih. Rakyat sudah muak dengan janji. Keadilan harus ditegakkan, meski langit runtuh!
CH. HARNO
YLBH SAMIN SAMI AJI
