Radar Astacita – Opini, Wajah pemerintahan di kota kelahiranku belakangan ini tampak muram. Aroma keretakan di pucuk pimpinan bukan lagi sekadar rumor warung kopi, melainkan realitas yang menyesakkan. Kita sedang menyaksikan sebuah drama yang destruktif: Politik Sandra. Bupati, yang seharusnya memegang mandat penuh sebagai nakhoda pembangunan, seolah kehilangan kendali. Tekanan besar dari sang wakil—yang disokong oleh kekuatan raksasa di pusat dan bayang-bayang pengaruh di “Gedung Merah Putih”—telah menciptakan kebuntuan kepemimpinan.
Hegemoni “Backing” dan Mandulnya Kebijakan
Politik sandra terjadi ketika distribusi kekuasaan tidak lagi didasarkan pada kompetensi atau aturan main konstitusi, melainkan pada besarnya “otot” politik di luar daerah. Ketika seorang wakil kepala daerah memiliki akses yang lebih kuat ke lingkaran kekuasaan pusat dibandingkan sang bupati, keseimbangan kuasa (check and balances) internal menjadi rusak.
Dampaknya? Bupati menjadi ragu dalam mengambil keputusan strategis. Setiap mutasi jabatan, pengadaan proyek, hingga penyusunan anggaran harus melewati “restu” yang tak terlihat namun terasa nyata. Ini bukan lagi soal kolaborasi, melainkan soal dominasi.
Pejabat yang Berkubu: Birokrasi yang Terbelah
Kondisi ini diperparah dengan fenomena “kubu-kubuan” di tingkat pejabat eselon dan staf. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya netral kini terjebak dalam dilema kesetiaan. Birokrasi tidak lagi bekerja untuk melayani rakyat, melainkan sibuk mencari aman agar tidak terdepak oleh salah satu faksi yang bertikai.
Jika pejabatnya sibuk berpolitik praktis demi mengamankan jabatan, siapa yang akan memikirkan perbaikan jalan, kesejahteraan petani, atau akses kesehatan warga di pelosok?
Rakyat: Sang Korban Utama
Dalam setiap konflik vertikal di pemerintahan, rakyatlah yang selalu menjadi korban paling tragis. Politik sandra menyebabkan:
-
Stagnasi Pembangunan: Kebijakan yang saling tumpang tindih atau sengaja dijegal mengakibatkan program daerah tidak berjalan maksimal.
-
Ketidakpastian Hukum: Penegakan aturan di daerah menjadi tebang pilih tergantung pada siapa yang memiliki “beking” lebih kuat.
-
Matinya Harapan: Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah merosot tajam, menciptakan apatisme massal.
Sebuah Seruan untuk Bertindak
Kita tidak boleh membiarkan kota ini tenggelam dalam ego kekuasaan. Kekuasaan yang didapat dari mandat rakyat seharusnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, bukan dijadikan alat sandera untuk kepentingan kelompok atau sekadar pamer kedekatan dengan pusat.
Sudah saatnya para elit sadar bahwa jabatan mereka memiliki batas waktu, namun dampak dari rusaknya sistem pemerintahan akan dirasakan oleh generasi mendatang. Jika sang nakhoda terus disandera dan para awak kapal sibuk berkelahi sendiri, maka kapal besar kota ini hanya tinggal menunggu waktu untuk karam.
Hentikan politik sandra, kembalikan kedaulatan pada rakyat!
