Radar Astacita – Di tengah narasi “ikat pinggang” dan jargon efisiensi anggaran yang kerap didengungkan Pemerintah Kabupaten Blora, sebuah kabar miring berembus kencang dari koridor BAPPERIDA. Rumor menyebutkan bahwa Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) tidak hanya akan diaktifkan kembali pada APBD Perubahan 2026, tetapi juga membengkak formasinya dari 11 menjadi 14 anggota.
Ini bukan sekadar penambahan personel; ini adalah tamparan bagi logika publik. Di saat anggaran daerah disebut-sebut sedang cekak, pemerintah justru diduga sibuk menyiapkan karpet merah berupa honor ratusan juta rupiah untuk sebuah tim yang rekam jejaknya selama empat tahun terakhir dianggap “gaib” alias tanpa hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Rehabilitasi “Tim Hore” atau Kebutuhan Nyata?
Publik patut bertanya: Apa urgensinya? Jika selama empat tahun kemarin TP2D gagal menunjukkan performa yang sebanding dengan nilai kontraknya, mengapa struktur ini harus dipaksakan hidup kembali, bahkan diperbesar?
Sangat kontradiktif jika di satu sisi pemerintah daerah berteriak soal penghematan, namun di sisi lain justru melegalkan “pemborosan terstruktur”. Menambah jumlah anggota TP2D di tahun 2026—yang notabene merupakan tahun politik—hanya akan memicu kecurigaan bahwa tim ini tak lebih dari sekadar wadah bagi-bagi jatah atau akomodasi kepentingan tertentu yang dibungkus dengan istilah mentereng “percepatan pembangunan”.
Toilet Umum vs Honor TP2D
Mari kita bicara realita di lapangan. Kawasan UMKM seperti Alun-alun Blora, Lapangan Kridosono, Taman Seribu Lampu, hingga Taman Tuk Buntung Cepu adalah lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Ironisnya, fasilitas dasar di sana, seperti toilet umum yang layak, masih sering dikeluhkan atau bahkan tidak tersedia secara memadai.
Dana ratusan juta yang diplot untuk honor TP2D akan jauh lebih berfaedah jika dialihkan untuk:
-
Pembangunan dan perawatan toilet standar pariwisata di pusat keramaian.
-
Perbaikan infrastruktur penunjang bagi pedagang kaki lima (PKL).
-
Penerangan jalan di titik-titik rawan ekonomi.
Membangun toilet di pusat UMKM memiliki korelasi langsung terhadap kenyamanan pengunjung yang berujung pada peningkatan PAD. Sedangkan membiayai TP2D? Hasilnya masih di awang-awang, abstrak, dan cenderung hanya menjadi beban APBD.
Ujian Nyali: Bupati dan DPRD Berani Menolak?
Kini bola panas ada di tangan Bupati dan DPRD Kabupaten Blora. Apakah mereka akan menjadi stempel bagi usulan yang memboroskan anggaran ini, atau mereka memiliki keberanian moral untuk mencoretnya demi kepentingan rakyat banyak?
Masyarakat Blora akan mencatat siapa saja yang lebih memilih memberi makan “ego birokrasi” ketimbang memperbaiki fasilitas publik. Jika TP2D tetap dipaksakan tanpa evaluasi kinerja yang transparan dan hasil yang konkret, maka narasi efisiensi anggaran hanyalah isapan jempol belaka.
Bubarkan TP2D! Alihkan anggarannya untuk rakyat, bukan untuk segelintir elite yang kinerjanya dipertanyakan. Sudah saatnya Blora berhenti membiayai tim yang tidak ada faedahnya.
