Radar Astacita – Hari ini, kita perlu berbicara jujur. Tanpa basa-basi, tanpa takut kehilangan kenyamanan semu. Kita harus berani menatap wajah bangsa ini di cermin dan mengakui sebuah kenyataan pahit: Negara ini sedang kehilangan nuraninya.
Persoalan bangsa ini bukan karena rakyatnya bodoh atau malas. Persoalannya terletak pada bagaimana kekuasaan bekerja untuk membodohi akal sehat, melaparkan kehidupan, dan menakut-nakuti keberanian. Rakyat tidak dilahirkan bodoh, tetapi sistemlah yang seolah “membodohi” mereka. Ketika pendidikan dikerdilkan, informasi dimonopoli, dan kritik dipidana, maka kebodohan menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.
Bahaya terbesar muncul ketika mereka yang melakukan pembodohan itu tampil dengan penuh percaya diri. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya pemilik kebenaran, padahal keyakinan itu berdiri di atas ketidaktahuan yang disengaja.
Pembangunan atau Kejahatan Ekologis?
Lihatlah sekeliling kita. Atas nama “pembangunan”, hutan dibabat, gunung dilubangi, sungai diracun, dan laut dirampok. Istilah pembangunan menjadi tameng untuk menutupi kejahatan ekologis. Ini adalah perampasan hak hidup generasi hari ini dan generasi yang belum lahir.
Kerusakan ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling mendasar: hak atas hidup dan lingkungan yang sehat. Ironisnya, di negeri ini, yang dipersekusi justru bukan para perusak alam, melainkan warga yang berjuang membela tanah airnya.
Hukum Sebagai Panggung Sandiwara
Berbicara tentang hukum di negeri ini semakin terasa getir. Hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, kini sering kali terlihat seperti alat kekuasaan. Ada adagium pahit yang relevan: “You will never find justice in a world where criminals make the rules” (Anda tidak akan pernah menemukan keadilan di dunia di mana penjahat yang membuat aturannya).
Hukum kita tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum dengan kecepatan kilat, sementara koruptor, perusak lingkungan, dan pelanggar HAM mendapat ruang negosiasi. Inilah wajah hukum tanpa nurani.
Lebih parah lagi, HAM tidak lagi dipahami sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia, melainkan dianggap sebagai “hadiah” atau izin dari penguasa. Padahal, HAM adalah batas mutlak bagi kekuasaan. Ketika negara melanggar HAM, negara sedang meruntuhkan legitimasinya sendiri.
Istana atau Sirkus?
Dalam budaya luhur bangsa kita, pemimpin adalah pemangku amanah, bukan raja yang kebal hukum. Namun, realitas politik hari ini menyuguhkan tontonan yang memprihatinkan. Ketika figur yang tidak memiliki kapasitas kenegarawanan masuk ke dalam kekuasaan, istana tidak mengubahnya menjadi negarawan. Sebaliknya, istana berubah menjadi panggung sirkus.
Sirkus hukum, sirkus HAM, dan sirkus lingkungan dipertontonkan di depan rakyat yang dipaksa menonton sembari menahan lapar dan menelan ketakutan.
Menolak Diam
Melalui tulisan ini, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada stabilitas tanpa keadilan. Tidak ada pembangunan tanpa keberlanjutan. Dan tidak ada hukum tanpa moral. Negara yang membungkam rakyatnya sesungguhnya sedang menggali kuburnya sendiri.
Namun, harapan itu masih ada. Selama masih ada rakyat yang berani bersuara, selama masih ada advokat yang membela tanpa takut, dan selama masih ada warga yang menjaga tanahnya, keadilan belum mati.
Hari ini kita menolak dibodohi. Hari ini kita menolak ditakut-takuti. Negeri ini bukan milik perusak lingkungan atau penjahat hukum. Negeri ini milik rakyat. Dan sejarah tidak pernah memihak kepada kekuasaan yang berdiri di atas ketidakadilan.
Jer-Wajibing Tiyang Gesang Puniko Sinau Lan Mulang.
Oleh: Ch. Harno
(Ketua YLBH Samin Sami Aji)
