Radar Astacita – TNI adalah pilar penyangga kedaulatan. Sebagai komponen utama pertahanan negara, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang terlatih secara profesional dan memegang kendali atas senjata. Namun, justru karena kekuatan besar yang dimilikinya, TNI harus tetap berada di koridor yang lurus dan terbatas: fokus pada pertahanan, bukan kekuasaan.
Penghapusan Dwifungsi ABRI pasca-Reformasi bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi bangsa. Mengapa? Karena ketika militer mulai bersinggungan dengan kepentingan politik praktis, harga yang harus dibayar terlalu mahal.
Pelajaran Pahit Masa Lalu
Sejarah adalah guru terbaik. Kita tidak boleh melupakan periode kelam antara tahun 1948 hingga 1965. Kala itu, tarikan kepentingan politik masuk ke dalam barak-barak militer. Akibatnya fatal: soliditas TNI hancur, terjadi faksionalisme di dalam tubuh angkatan bersenjata, dan puncaknya adalah tragedi yang mengorbankan para jenderal terbaik kita.
Ketika TNI tidak solid karena terseret arus politik, pertahanan negara menjadi rapuh. Namun, yang paling memilukan adalah dampaknya terhadap warga sipil. Dalam setiap pergolakan kekuasaan yang melibatkan senjata, rakyatlah yang selalu menjadi korban terbanyak.
Bahaya Politisasi TNI di Era Modern
Melibatkan kembali TNI dalam ranah sipil atau jabatan-jabatan politik melalui regulasi baru—seperti polemik dalam Revisi UU TNI—ibarat membuka kotak Pandora. Ada beberapa risiko nyata yang mengintai:
-
Lumpuhnya Profesionalisme: Fokus prajurit akan terbagi antara latihan tempur dan lobi-lobi jabatan sipil.
-
Ancaman Perpecahan Internal: Persaingan mencari pengaruh politik di tubuh TNI dapat memicu pengelompokan (kubu-kubuan) yang merusak komando tunggal.
-
Risiko Konflik Horizontal: TNI yang terlibat politik berpotensi membenturkan mereka dengan rakyat sendiri, atau bahkan memicu eskalasi yang mengarah pada perang saudara.
TNI yang kuat adalah TNI yang dicintai rakyat karena fungsinya sebagai pelindung, bukan sebagai pesaing dalam perebutan jabatan publik. Kita membutuhkan TNI yang solid untuk menjaga stabilitas wilayah dan ideologi bangsa dari ancaman luar, bukan TNI yang sibuk dengan urusan tata niaga atau birokrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas nasional dan mencegah terulangnya sejarah berdarah, segala bentuk regulasi yang berpotensi menghidupkan kembali “Dwifungsi” dalam wajah baru harus ditinjau ulang atau bahkan dicabut. Kita harus memastikan TNI tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan.
Mari kita jaga TNI agar tetap solid di jalurnya, demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
