Radar Astacita – Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) semestinya menjadi momen refleksi. Namun, alih-alih merayakan kemajuan, pernyataan tajam dari CH HARNO dari YLBH SSA dan MAKI justru memaksa kita menatap fakta pahit: Indonesia sedang dalam kondisi darurat pengkhianatan.
Frasa kunci, “Bangsa Ini Tidak Akan Hancur Karena Musuh dari Luar, Tetapi Karena Pengkhianat dari Dalam!” bukan sekadar slogan, melainkan diagnosis telanjang atas penyakit kronis yang menggerogoti Republik. Pernyataan tersebut secara lugas menunjuk hidung: pelakunya adalah sebagian pejabat, aparat, dan penegak hukum sendiri. Mereka yang diberi amanah untuk menjaga kedaulatan, justru menjadi parasit yang menghancurkannya dari balik jas dan kursi empuk.
Korupsi: Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Pengkhianatan
CH HARNO dengan tepat membedakan korupsi sebagai tindakan kriminal biasa menjadi tindakan pengkhianatan terhadap Republik.
-
Ketika pejabat menjarah anggaran, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
-
Ketika hukum diperdagangkan, itu adalah pengkhianatan terhadap keadilan.
-
Ketika aparat menutup mata atas nama “tas hitam”, itu adalah pengkhianatan terhadap etika profesi dan negara.
Ini adalah gambaran nyata birokrasi yang bergerak hanya karena amplop, penegak hukum yang kehilangan integritas karena uang, dan pejabat publik yang melihat jabatan sebagai “ATM Berjalan.” Yang lebih menyakitkan, semua dilakukan tanpa malu.
Solusi Nyata Melawan Kanker Kekuasaan
Kemarahan tidak boleh berhenti di podium. Karenanya, seruan ini disertai lima solusi konkret yang menuntut tindakan segera:
-
Bersihkan Lembaga Hukum Total: Ini adalah prioritas utama. Tidak ada yang kebal. Pembersihan harus dilakukan dari atas ke bawah, menyeret siapa pun yang mengkhianati hukum ke pengadilan tanpa pandang pangkat.
-
Pangkas Politik Biaya Tinggi: Korupsi lahir dari rahim kekuasaan yang didanai cukong. Selama politik mahal, korupsi akan menjadi cost recovery (pemulihan biaya) bagi para politisi. Menghentikan pendanaan haram adalah langkah esensial untuk melahirkan pemimpin yang jujur.
-
Buka Seluruh Anggaran (Transparansi Total): APBN, APBD, pengadaan, dan proyek-proyek harus terang benderang. Transparansi total adalah vaksin terbaik melawan penjarahan, memungkinkan rakyat menjadi pengawas langsung.
-
Perlindungan Total bagi Whistleblower: Rakyat yang berani harus dilindungi, bukan dibungkam. Keberanian sipil adalah kunci untuk membongkar praktik kotor yang tersembunyi.
-
Bangun Budaya Malu: Korupsi harus diangkat menjadi aib terbesar, bukan sekadar risiko pekerjaan atau pencapaian sosial. Stigma sosial yang kuat bisa menjadi rem moral yang efektif.
Sebuah Pengakuan Paling Jujur
Pernyataan ini diakhiri dengan pengakuan yang menyentak: “Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang jujur.”
Ini adalah esensi dari masalah bangsa. Kecerdasan tanpa integritas hanyalah alat canggih untuk korupsi. Oleh karena itu, Hari Anti Korupsi harus menjadi deklarasi kolektif: “Kami tidak akan diam. Kami tidak akan tunduk. Korupsi harus dihancurkan!”
Seruan ini mengingatkan kita bahwa perlawanan terhadap korupsi bukan sekadar tugas KPK atau aparat. Ini adalah perang moral dan hukum yang harus dimenangkan oleh seluruh elemen bangsa. Bangsa ini terlalu berharga untuk dibiarkan dikuasai oleh tikus-tikus berdasi yang menggigitnya dari dalam.
