Radar Astacita – Judul legendaris cerpen A.A. Navis, “Robohnya Surau Kami”, seakan menemukan relevansi barunya di tengah kondisi bangsa kita hari ini. Namun, kali ini surau itu tidak roboh karena kakek penjaga yang lalai beribadah duniawi, melainkan runtuh karena fondasi moral bangsa yang digerogoti rayap bernama korupsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia seolah dikepung oleh gelombang bencana yang tak berkesudahan. Kita menyaksikan longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, di balik bencana alam itu, terselip bencana kemerosotan moral dan tragedi sosial-hukum yang jauh lebih mengerikan. Kekacauan tata kelola sumber daya alam, kegagalan penegakan hukum, hingga korupsi yang kini telah menjadi seperti kanker stadium akhir, perlahan namun pasti mematikan sendi-sendi negara.
Kita harus menelan kenyataan pahit: sebuah negara hanya dapat bertahan tegak jika moral dan integritas pemimpinnya masih hidup. Tanpa itu, hukum hanyalah retorika kosong, institusi negara hanya sekadar simbol tanpa nyawa, dan rakyat dibiarkan berjuang sendirian di tengah badai.
Panggilan Moral untuk Rakyat
Persoalan bangsa ini terlalu besar jika hanya dibebankan pada pundak pejabat—yang sebagian justru menjadi bagian dari masalah. Perubahan harus dimulai dari kesadaran moral setiap warga negara. Kita harus berhenti menormalisasi kesalahan. Budaya permisif terhadap korupsi, suap, dan pungli harus diakhiri. Jangan pernah memaklumi ketidakjujuran hanya karena “semua orang melakukannya.”
Solidaritas sosial adalah kekuatan terakhir yang kita miliki. Di saat negara gagap merespons bencana atau kemiskinan, tangan rakyatlah yang saling menopang. Selain itu, kesadaran politik kita harus naik kelas. Gunakan hak pilih dengan cerdas; berhentilah memilih pemimpin yang hanya menjual janji tanpa integritas. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh keberanian rakyat untuk berkata “cukup”.
Kita juga harus sadar bahwa bencana alam sering kali lahir dari keserakahan manusia. Menjaga lingkungan bukan lagi sekadar hobi, melainkan syarat mutlak untuk bertahan hidup.
Ultimatum bagi Pemegang Kuasa
Kepada para pejabat negara dan pengambil keputusan, ingatlah bahwa jabatan Anda adalah amanah dari rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Di balik kemewahan fasilitas jabatan, ada tanggung jawab moral yang tidak bisa ditawar.
Hentikan korupsi sekarang juga. Korupsi di negeri ini telah bermetamorfosis dari sekadar kejahatan menjadi budaya. Rantai ini harus diputus oleh Anda sendiri. Jangan lagi jadikan hukum sebagai alat transaksi politik atau tameng pelindung kelompok tertentu.
Yang paling menyayat hati adalah ketika tragedi rakyat justru dijadikan ladang bisnis. Berhentilah menjadikan bencana sebagai bahan proyek dan bancakan tender. Seorang pejabat yang korup sesungguhnya tidak hanya mencuri uang negara, tetapi ia sedang merampok masa depan anak-anak Indonesia. Kembalikan negara ini pada prinsip good governance—transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon kampanye, melainkan nyawa dari birokrasi.
Jalan Terjal Menuju Kebangkitan
Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar, tetapi kita defisit orang jujur dan berani. Untuk bangkit dari krisis multidimensi ini, kita membutuhkan revolusi mental yang nyata, bukan slogan semata. Kita butuh penataan ulang sistem hukum agar tak bisa dibeli, reformasi birokrasi yang memotong mata rantai pungli, serta penguatan lembaga antikorupsi, bukan pelemahan.
Bangsa ini terlalu besar untuk dibiarkan hancur oleh keserakahan segelintir oligarki. Indonesia terlalu kaya untuk membiarkan rakyatnya tetap miskin, dan terlalu mulia untuk terus dibohongi.
Surau kebangsaan kita mungkin sedang goyah, tiang-tiangnya keropos dimakan korupsi. Namun, sejarah membuktikan bangsa ini selalu punya cara untuk bangkit. Syaratnya hanya satu: rakyat harus bersatu dan pemimpin harus kembali pada hati nurani serta konstitusi.
Mari kita memilih untuk berubah, agar Indonesia kembali menjadi tanah yang adil, makmur, dan bermartabat.
Oleh: Ch. Harno
(Ketua YLBH Samin Sami Aji)
