Radar Astacita – Dalam satu dekade ke depan (2026–2035), wajah hukum Indonesia tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang memegang palu hakim agung atau siapa yang duduk di kursi Presiden, melainkan bagaimana negara menyelesaikan polemik “sederhana” yang berulang: keabsahan dokumen pejabat publik.
Isu tuduhan ijazah palsu atau cacat administrasi figur politik puncak sering dianggap sekadar “bunga-bunga pemilu” atau serangan politik sesaat. Namun, berdasarkan analisa skenario yang kami susun di YLBH SAMIN SAMI AJI, ini adalah bom waktu bagi supremasi hukum (rule-of-law). Bagaimana kita menangani sengketa administratif ini akan menjadi preseden bagi tiga variabel vital: independensi penegak hukum, transparansi data publik, dan respons negara terhadap disinformasi.
Tanpa reformasi terarah, data dasar dari World Justice Project (WJP) dan Transparency International memberi sinyal lampu kuning: kita menghadapi risiko erosi kepercayaan publik yang serius. Berikut adalah peta jalan 10 tahun ke depan tentang apa yang mungkin terjadi, dan apa yang harus kita lakukan.
Akar Masalah: Politik vs Akuntabilitas
Dinamika penyebabnya jelas. Kasus berprofil tinggi selalu memicu konflik antara kepentingan stabilitas politik (bargain antar-elite) melawan prinsip hukum (pembuktian). Ketika institusi verifikasi lemah dan medan informasi tercemar oleh hoaks yang tidak segera diklarifikasi otoritas, respons eksekutif menjadi penentu: apakah diselesaikan lewat jalur hukum yang dingin dan faktual, atau diredam lewat kompromi politik?
Jika kita membedah masa depan menggunakan indikator hari ini, terdapat empat skenario yang mungkin terjadi hingga tahun 2035.
Empat Skenario Masa Depan (2026–2035)
1. Skenario Status Quo Terkonsolidasi (Probabilitas: ~40%)
Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi jika kita tidak melakukan apa-apa. Dalam skenario ini, pemerintah memilih manajemen isu ketimbang penegakan hukum. Klarifikasi dilakukan secara selektif dan ad hoc.
Dampaknya, pada 2030-2035, kita akan melihat pola berulang: isu integritas pejabat muncul, lalu dikendalikan lewat political bargaining, dan lenyap tanpa putusan hukum substantif. Akibatnya, legitimasi lembaga hukum tererosi perlahan. Publik menjadi skeptis akut, dan hukum hanya dipandang sebagai alat stempel kekuasaan.
2. Skenario Erosi Sistemik & Polarisasi (Probabilitas: ~25%)
Ini adalah worst-case scenario. Bayangkan jika pemerintah merespons kritik dokumen pejabat dengan memperketat kontrol dan represi. Periode 2026–2028 diwarnai pembatasan kebebasan akademik untuk memverifikasi fakta. Pengadilan dipersepsikan murni sebagai instrumen politik—tajam ke lawan, tumpul ke kawan.
Hasil akhirnya pada 2035 adalah runtuhnya kredibilitas sistem hukum. Polarisasi sosial menajam, dan investor asing (mengacu pada standar risiko politik global) akan menarik diri karena ketidakpastian hukum.
3. Skenario Reformasi Berkelanjutan (Probabilitas: ~20%)
Ini adalah skenario optimis yang membutuhkan political will luar biasa atau tekanan krisis besar. Pasca-krisis kepercayaan publik, parlemen dan eksekutif menyepakati paket reformasi verifikasi dokumen (SVTDN).
Mulai 2028, digitalisasi ijazah dan registri nasional yang dapat diverifikasi publik mulai berjalan. Unit independen untuk kasus elite dibentuk. Hasilnya, pada 2035, kepercayaan publik pulih. Skor Rule of Law Indonesia membaik, dan litigasi terhadap elite berjalan transparan.
4. Skenario Hibrida (Probabilitas: ~15%)
Kondisi fluktuatif di mana reformasi dan represi terjadi bergantian tergantung siklus pemilu. Ini menciptakan ketidakpastian jangka panjang yang melelahkan bagi pencari keadilan dan pelaku ekonomi.
Indikator dan Dampak Nyata
Kita bisa memantau ke arah mana kita berjalan dengan melihat “lampu indikator” di dashboard kenegaraan kita. Jika legislasi verifikasi nasional disahkan dan unit independen dibentuk, kita bergerak ke arah positif. Namun, jika revisi UU yang mengurangi checks and balances justru marak terjadi, kita sedang menuju jurang erosi sistemik.
Dampaknya bukan hanya soal politik, tapi juga ekonomi. Laporan berita internasional (seperti Reuters atau Financial Times) kerap merekam bagaimana persepsi pasar sangat sensitif terhadap kebijakan tata kelola. Jika hukum tidak pasti, investor akan menghitung “risiko politik” yang mahal, menghambat aliran modal masuk.
Rekomendasi: Mencegah Kehancuran Hukum
Kita tidak bisa membiarkan skenario “Status Quo” atau “Erosi Sistemik” menang. Untuk menggeser jarum ke arah Reformasi Berkelanjutan, YLBH SAMIN SAMI AJI merekomendasikan langkah prioritas:
-
Mekanisme Verifikasi Nasional Independen (Segera): Mandatkan digital registry dan sertifikat keaslian untuk dokumen pejabat yang melibatkan ANRI dan audit pihak ketiga. Verifikasi harus selesai di bawah 30 hari.
-
Proteksi Kebebasan Akademik: Buat aturan yang melindungi akademisi dan saksi ahli dari kriminalisasi saat mereka memberikan pendapat berbasis bukti ilmiah/arsip.
-
Unit Penanganan Kasus Profil Tinggi: Bentuk unit terpadu (penyelidik, jaksa, hakim khusus) dengan jaminan non-intervensi untuk mengadili sengketa dokumen pejabat tinggi.
-
Meritokrasi Penegak Hukum: Reformasi pola promosi hakim dan jaksa agar tidak berbasis patronase politik.
Penutup
Jika Indonesia ingin menghindari degradasi sistem hukum satu dekade ke depan, kita butuh kombinasi reformasi teknis (digital registry) dan keberanian politik. Tanpa itu, isu “sepele” seperti ijazah palsu akan terus menjadi kanker yang menggerogoti legitimasi negara, mengubah ruang sidang menjadi panggung sandiwara, dan menurunkan daya saing kita di mata dunia.
Saatnya hukum kembali menjadi panglima, bukan alat stempel penguasa.
Oleh: Chris Harno (YLBH SAMIN SAMI AJI)
Analisa ini didukung oleh referensi data dari World Justice Project (Rule of Law Index 2024-2025), Transparency International (CPI 2024), dan Laporan Human Rights Watch (World Report 2025).
