Radar Astacita – Masa jabatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora periode ini dikabarkan telah berakhir pada bulan ini. Momen ini seharusnya menjadi titik refleksi kritis bagi kepemimpinan Bupati untuk mengevaluasi efektivitas tim tersebut dan, yang terpenting, merumuskan langkah strategis dalam pembentukan tim untuk periode selanjutnya.
TP2D, yang dibentuk untuk menjadi “sparring partner” bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akselerator penyelesaian masalah daerah—seperti yang terlihat dalam penanganan kasus konflik BUMD—memiliki peran yang amat strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Bupati. Sayangnya, peran vital ini rentan tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek.
Kritik Kinerja Periode Lalu: Minim Kontribusi, Boros Anggaran
Kritik tajam perlu diarahkan pada dugaan komposisi TP2D periode pertama yang dianggap “asal-asalan” dan hanya berujung pada pemborosan anggaran daerah.
-
Dugaan Balas Budi dan Titipan Politik: Ada kekhawatiran publik bahwa formasi TP2D sebelumnya diisi bukan berdasarkan rekam jejak, keahlian, atau kompetensi murni, melainkan sebagai bentuk akomodasi politik, balas budi Pilkada, atau titipan kepentingan.
-
TP2D Fiktif Kontribusi: Sebuah TP2D yang ideal harus mampu memberikan masukan konstruktif, inovasi, dan solusi nyata yang mempercepat gerak OPD. Jika kritik bahwa anggota TP2D hanya “menerima honor” tanpa memberikan kontribusi signifikan adalah benar, maka TP2D tersebut telah gagal total dalam menjalankan mandat utamanya. Tim ini berubah menjadi beban fiskal (anggaran honor) ketimbang menjadi aset intelektual daerah.
Harapan untuk Periode Berikut: TP2D Profesional untuk Blora yang Lebih Baik
Bupati Blora memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki citra dan efektivitas TP2D di periode yang akan datang. Publik menanti komitmen nyata untuk menempatkan “The Right Man/Woman in The Right Place”.
-
Kompetensi Di Atas Loyalitas: Bupati diharapkan dapat memilih anggota TP2D yang benar-benar berkompeten di bidang-bidang strategis pembangunan Blora, seperti infrastruktur, ekonomi kreatif, pertanian, atau tata kelola pemerintahan. Profesionalisme harus menjadi kriteria utama, mengesampingkan faktor kedekatan atau utang politik.
-
Fokus pada Output dan Akuntabilitas: Tim yang baru harus memiliki target kinerja (KPI) yang jelas dan terukur. Kontribusi mereka tidak boleh hanya sebatas saran di atas kertas, melainkan harus terwujud dalam percepatan proyek, peningkatan investasi, atau penyelesaian masalah krusial daerah. Honor yang diberikan harus sebanding dengan nilai kontribusi yang mereka berikan kepada Blora.
Pesan Tegas untuk Bupati: Jangan biarkan TP2D kembali menjadi “tempat penampungan” bagi tim sukses atau pihak yang tidak memiliki kapasitas mumpuni. Pilihlah individu yang memiliki integritas, visi, dan kemampuan untuk bekerja keras membangun Blora, bukan sekadar menanti gajian dari kas daerah. Pembangunan Blora terlalu penting untuk dipertaruhkan demi kompromi politik yang merugikan.
